Berdasarkan PERATURAN BUPATI HUMBANG HASUNDUTAN NOMOR 5 TAHUN 2022 TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI, SERTA TATA KERJA DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA KABUPATEN HUMBANG HASUNDUTAN, Kedudukan, Tugas dan Fungsi SKPD yaitu :

1. Dinas merupakan unsur penunjang Pemerintah Daerah dalam pelaksanaan Urusan Pemerintahan bidang kesehatan dan bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana.
2. Dinas dipimpin oleh kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah, dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya di bawah koordinasi asisten administrasi umum.
3. Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan Urusan Pemerintahan di bidang kesehatan dan bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana.
4. Dinas dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menyelenggarakan fungsi:

1. penyusunan Renstra, Renja, RKA dan DPA Dinas;
2. pelaksanaan DPA Dinas;
3. perumusan, penetapan dan pelaksanaan kebijakan operasional bidang kesehatan masyarakat, pencegahan dan pengendalian penyakit, pelayanan kesehatan, kefarmasian, alat kesehatan dan sumber daya kesehatan;
4. perumusan kebijakan teknis di bidang pengendalian kuantitas penduduk, keluarga berencana, ketahanan dan kesejahteraan keluarga;
5. pelaksanaan norma, standar, prosedur dan kriteria di bidang pengendalian kuantitas penduduk, keluarga berencana, ketahanan dan kesejahteraan keluarga;
6. pelaksanaan pemaduan dan sinkronisasi kebijakan pengendalian kuantitas penduduk;
7. pelaksanaan pemetaan perkiraan pengendalian penduduk;
8. pelaksanaan advokasi, komunikasi, informasi dan edukasi pengendalian kuantitas penduduk dan keluarga berencana;
9. pelaksanaan pendayagunaan tenaga penyuluh keluarga berencana/petugas lapangan keluarga berencana dan kader keluarga berencana;
10. pelaksanaan pengendalian dan pendistribusian kebutuhan alat dan obat kontrasepsi;
11. pelaksanaan pelayanan keluarga berencana;
12. pembudayaan dan pengembangan keluarga berencana dan NKKBS;
13. pelaksanaan pemberdayaan dan peningkatan peran serta organisasi kemasyarakatan dalam pelaksanaan pelayanan, pembinaan kesertaan berkeluarga berencana, pembinaan ketahanan dan kesejahteraan keluarga;
14. pengoordinasian pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi Dinas;
15. pengelolaan barang milik Daerah yang menjadi tanggung jawab Dinas;
16. pengumpulan, pengolahan, penyediaan dan penyajian data dan informasi kesehatan masyarakat dan pelayanan kesehatan;
17. pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan bidang kesehatan dan bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
18. pembinaan kelompok jabatan fungsional;
19. pengelolaan kepegawaian Dinas;
20. pengelolaan keuangan Dinas;
21. pengelolaan ketatausahaan Dinas;
22. pengelolaan kerumahtanggaan Dinas;
23. pengelolaan perlengkapan Dinas;
24. pengelolaan dokumen dan arsip Dinas;
25. pelaksanaan tugas lain yag diberikan oleh Bupati; dan
26. pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas.